JAKARTA – Kuasa Hukum Relawan Amin 2024 berencana akan melaporkan dugaan adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“kita sedang menganalisa bukti-bukti yang ada dan dikumpulkan untuk dilaporkan dan dilakukan langkah hukum oleh Bawaslu,” ujar Kuasa Hukum Relawan Amin 2024 Adi Dharma Wiranata, SH.
Adi menyampaikan acara Desa Bersatu dengan judul Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang diadakan oleh delapan organisasi aparat perangkat desa di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (19/11/2023) syarat akan kepentingan politis.
“Dengan bukti yang kita miliki diduga acara tersebut bukanlah untuk silaturahmi tetapi kampanye terselubung,” kata Adi.
Padahal dukungan perangkat Desa itu sudah jelas-jelas melanggar UU Pemilu, dimana dalam Pasal 280 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa.
“Pasal 29, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Kepala Desa dilarang terlibat dalam kampanye,” kata Adi.
Untuk diketahui sebelumnya Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara tersebut. Dia sempat berbicara singkat dalam forum itu dan mengatakan siap menampung aspirasi. Kehadiran Gibran dan dugaan adanya dukungan Politik dinilai berbahaya dan menjadi preseden buruk kedepannya.
“Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi, karena akan menjadi preseden buruk kedepannya. Bawaslu selaku instansi penegak hukum Pemilu harus segera ambil langkah tegas,” pungkasnya.
(Nico)
