Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meminta Pemprov Kepri lebih mengoptimalkan lagi pendapatan daerah yang didapat dari dana perimbangan pemerintah pusat.
Pasalnya, hingga saat ini dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan yang dominan di Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kepri, Yudi Kurnain saat menyampaikan pandangan fraksi Hanura dan PAN dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kepri terhadap ranperda APBD tahun 2021.
“Keberadaan dana perimbangan dalam APBD Kepri masih menjadi sumber pendapatan terbesar dibandingkan pendapatan asli daerah,” kata Yudi dilansir Kepriprov.go.id, Jumat (27/11).
Untuk itu, kata dia, Pemprov Kepri harus lebih optimal lagi mengelola dana perimbangan yang didapat baik melalui retribusi pajak di Kota Batam, hingga Migas Natuna agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang baru.
“Baik itu untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri yang dapat mengerakkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Yudi juga mengharapkan Pemprov Kepri lebih kreatif dan inovatif lagi untuk mendapatkan dana-dana dari pemerintah pusat guna pembangunan di daerah.
“Karena masih banyak dana-dana pembangunan pemerintah pusat yang diperuntukan bagi pembangunan daerah, tinggal bagaimana kita mendapatkannya saja,” tambahnya.
Senada dengan Yudi, Irwansyah dari fraksi PPP juga mengatakan hal serupa. Ia mengharapkan agar Pemprov Kepri dapat lebih gencar menggali sumber Pendapatan Asli Daerah baru dari potensi-potensi yang dimiliki Kepri.
“Salah satunya potensi maritim yang harus kita kelola, saya yakin jika terkelola dengan baik maka PAD kita lebih dari dana perimbangan pemerintah pusat,” katanya. (*)
