JAKARTA – Salah satu gerilya Bahlil yang cukup berhasil adalah menemui Gerizman Ahmad, Ketua Umum Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang Galang pada Senin 18 September lali. Tanpa memberi kabar, Bahlil datang seorang diri. Bahlil menyebut kedatangannya adalah “anak bertemu bapak”.
Gerizman memang cukup punya pengaruh bagi warga Rempang. Ia tokoh adat yang menaungi 16 kampung tua di Pulau Rempang yang warganya sempat bergolak setelah pemerintah mengerahkan aparat untuk mengosongkan pulau yang dihuni sekitar 7.500 warga.
Esoknya Gerizman mengundang sejumlah orang untuk bertemu Bahlil di rumahnya. Ketika ratusan orang akhirnya berkumpul di rumah Gerizman, Bahlil membuat kesepakatan. Kesepakatan itu adalah warga tak kebaratan atas rencana relokasi asalkan tempatnya masih di Pulau Rempang.
Bahlil mengaku setuju asalkan tidak mengganggu masterplan investasi. Berdasarkan masterplan, wilayah prioritas relokasi adalah Desa Sembulang Hulu, Sembilan Tanjung dan Pasir Panjang. Di atas tanah seluas 2000 hektare inibakal dibangun pabrik kaca Xinyi Glass Limited, pabrik kaca terbesar di dunia.
Bahlil mengaku diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan di Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain. Saat rapat terbatas kabinet di Istana pada Senin 25 September 2023, Bahlil juga melaporkan hasil pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang.
Bahlil menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran atau relokasi, melainkan penggeseran.
“Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang.
Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” tuturnya.
Ada lima kampung di Rempang yang mengalami penggeseran yakni di Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah dan Simpulan Hulu. Pemerintah akan menggeser masyarakat ke lokasi di Tanjung Banun yang jaraknya tidak lebih dari 3 kilometer dari lokasi awal dan akan menjadi kampung percontohan.
“Akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan,” kata dia.
Menurut Bahlil, sejauh ini terdapat 900 kepala keluarga yang terdaftar, dan hampir 300 kepala keluarga di antaranya sudah melakukan pendaftaran secara sukarela untuk digeser.
Namun, dukungan sejumlah warga pada kesepakatan dengan Bahlil dianggap tak mewakili seluru warga. Siti Hawa, 72 tahun, misalnya merasa kesepakatan dibuat oleh segelintir orang.
“Kami menolak relokasi, lahan ini sudah ratusan tahun kami tempati,” ujarnya Siti.
Namun, Wali Kota Batam Muhamad Rudi mengaku bisa menerima masih adanya penolakan warga. “Kami akan terus mendekati,” ujarnya Rudi. (tvone)
