Batam – Seiring tertekannya kondisi perekonomian global maupun domestik sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri mengalami kontraksi dan mencapai titik terendahnya pada triwulan II 2020 sebesar -6,66% (yoy), turun tajam dibanding triwulan I 2020 sebesar 2,06% (yoy).
Namun, memasuki triwulan III 2020, adanya pelonggaran aktivitas sosial disertai penerapan adaptasi kebiasaan baru dan realisasi program penanganan COVID-19 di daerah dalam bentuk anggaran penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan sosial, telah mendorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan III 2020 membaik menjadi minus 5,81% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) memperkirakan proses pemulihan ekonomi tersebut masih akan berlanjut pada triwulan IV 2020, dan lebih kuat pada 2021.
Optimisme tersebut dapat dicapai selain didukung dengan tersedianya vaksin COVID-19 dan penerapan protokol COVID-19 yang disiplin untuk mendorong mobilitas dan aktivitas masyarakat, juga perlu didukung oleh sinergi yang kuat di antara stakeholder terkait, untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif di tahun 2021.
“Hal ini diwujudkan dengan mendorong 5 strategi,” ujar Musni, Kamis (3/12).
Pertama, lanjutnya, mendorong sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi besar dan menyerap banyak tenaga kerja seperti industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha yang terkait dengan sektor pariwisata antara lain perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi, dan menjaga sektor tersebut tetap dapat beroperasi dengan penerapan protokol COVID-19 yang disiplin.
Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, upaya tersebut perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan petani, nelayan, dan UMKM melalui korporatisasi serta mendorong kemitraannya dengan industri.
Kedua, sambung dia, menggeser pola realisasi belanja pemerintah menjadi lebih awal di tahun 2021 agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Upaya tersebut juga perlu didukung dengan perbaikan daya saing investasi antara lain untuk mendorong investasi pada industri berbasis sumber daya alam, penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik dan biaya produksi, serta penguatan kerjasama industri dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan kompetensi SDM yang sesuai kebutuhan.
Ketiga, mendukung keberlanjutan kebijakan restrukturisasi kredit oleh perbankan bagi pelaku usaha yang terdampak oleh COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan dalam mengatur kondisi keuangan.
Keempat, meningkatkan sinergi dan komunikasi antara dunia usaha dan lembaga keuangan guna mengurangi asymmetric information agar kondisi likuiditas perbankan yang longgar dapat digunakan untuk mendorong penyaluran kredit di tengah relaksasi kebijakan moneter dan makroprudensial.
Kelima, mendorong pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan usaha melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, kegiatan on boarding UMKM pada platform pemasaran digital, serta penggunaan kanal transaksi pembayaran digital khususnya QRIS.
Digitalisasi sistem pembayaran juga perlu dilakukan melalui perluasan akseptasi digital di lingkungan pemerintah daerah dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) agar sinergi dan akselerasinya dapat lebih optimal.
“Melalui sinergi untuk mendorong optimisme pemulihan ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dan berada pada kisaran 3,9%-4,9%,” katanya.
Sejalan peningkatan pertumbuhan ekonomi 2021, tekanan inflasi diperkirakan meningkat sehingga diperlukan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kepri untuk menjaga inflasi berada di kisaran sasaran yang ditetapkan 3±1%.
Antara lain, kata dia, peningkatan kapasitas produksi pangan lokal terutama untuk komoditas utama penyumbang inflasi melalui program intensifikasi seperti perbaikan budidaya dan adopsi teknologi serta ekstensifikasi pertanian, serta melanjutkan penguatan sinergi melalui Kerjasama antar Daerah (KAD) baik di dalam wilayah Kepri maupun dengan provinsi lain.
“KAD juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk melindungi harga jual di tingkat petani/nelayan pada saat terjadi kelebihan produksi/panen raya,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar dalam sambutan yang dibacakan oleh Plh Asisten I Setda Pemprov Kepri juga menyampaikan optimismenya bahwa prospek ekonomi Kepri pada tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yang didukung dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 di Kepri.
Sejalan dengan masukan perlunya percepatan realisasi anggaran pada awal tahun, Pemerintah telah menerima penyerahan DIPA tahun 2021 sehingga diharapkan APBN dan APBD menjadi alat fiskal dalam melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi akibat dampak pandemik COVID-19.
“Dan mendorong akselerasi reformasi belanja untuk penyehatan fiskal untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi,” kata Bahtiar.
APBN tahun anggaran 2021 berada pada posisi yang strategis di antara harapan untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus menjadi fondasi mewujudkan visi jangka panjang menuju Indonesia emas tahun 2045.
PTBI merupakan forum yang diselenggarakan setiap tahun untuk mengkomunikasikan arah kebijakan Bank Indonesia dan prospek perekonomian pada tahun depan kepada stakeholder yang dihadiri oleh Plh Asisten I Setda Pemprov Kepri, Pimpinan Daerah di Kepulauan Riau, Pimpinan OPD dan instansi vertikal, pimpinan perbankan, akademisi dan pelaku usaha yang pada tahun ini mengangkat tema “Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi”. (ril)
