Update Larang Thrifting, Presiden Jokowi Diminta Selidiki Seluruh Izin Importir Pakaian Sejak 2018

Larang Thrifting Pengiriman Pakaian Bekas Batam
Pengiriman Pakaian Bekas Batam

WARTASIBER.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah menyelidiki seluruh izin yang diberikan ke importir pakaian dalam lima tahun terakhir atau sejak 2018. Pasalnya, APSyFI mengungkapkan impor pakaian bekas ilegal yang tak tercatat atau unrecorded telah mencapai 320 ribu ton per hari atau senilai Rp 32,48 triliun.

“Kami merekomendasikan, untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh atas izin impor yang sudah diberikan dalam 5 tahun terakhir, baik API-U maupun API-P dan transparansi pemberian izin impor untuk setiap perusahaan,” ucap Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 1 April 2023.

Selain itu, dia berharap pemerintah juga melakukan penyelidikan atas perusahaan yang memfasilitasi impor borongan dan undername. Sebab, ia mengungkapkan perusahaan tersebut selalu masuk jalur hijau.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah tegas melarang bisnis thrifting. Hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dan kepolisian dengan melakukan aksi penyitaan dan pemusnahan barang dari para pedagang.

Lebih jauh Redma pun menilai kegiatan ilegal ini berkaitan dengan fasilitas kemudahan jalur hijau yang diberikan oleh pihak Bea Cukai. Karena itu, dia meminta agar dilakukan penyelidikan ihwal transparansi penentuan jalur hijau dan merah ini.

Di sisi lain, menurut Redma, perlu ada penangkapan importir pakaian bekas dengan cara menelusuri pelaku dari pedagang offline maupun online.

Redma menjelaskan besarnya jumlah baju bekas impor yang masuk telah membuat pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan sebanyak Rp19 triliun. APSyFI mencatat Indonesia kehilangan potensi serapan 545 ribu tenaga kerja langsung dan 1,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Adapun total pendapatan karyawan mencapai Rp 54 triliun per tahun.

Jika diproduksi di dalam negeri, tuturnya, masukan sektor pajak bisa mencapai Rp 6 triliun dan BPJS Rp 2,7 triliun. Ia menilai kondisi ini juga berimplikasi pada kegiatan ekonomi disektor energi, perbankan, logistik, industri pendukung dan sektor terkait lainnya.

Sementara itu, salah satu produsen industri kecil menegah (IKM) tekstil sekaligus Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman berujar para pedagang pakaian bekas impor ilegal merupakan penjual pakaian lokal. Rendahnya permintaan tekstil ini, menurut dia, disebabkan oleh banjirnya produk impor bekas ilegal.

Nandi menuturkan jika IKM bangkit, dampaknya akan sangat luas bahkan bisa menggerakkan hulu dan membuka banyak lapangan pekerjaan. “Dulu para pekerja konveksi IKM kami mengerjakan banyak permintaan dari brand-brand lokal ternama seperti Zoya dan Rabbani yang maklon di tempat kami, sekarang sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, menjelang Lebaran Idul Fitri pun pesanan kepada IKM masih sepi. Dia berharap di tahun politik pelaku usaha IKM tekstil masih akan menerima banyak pesanan kaos kampanye.

Nandi menegaskan sangat tidak adil apabila produksi pakaian dalam negeri harus bersaing dengan pakaian bekas impor ilegal yang tidak memiliki biaya produksi. Oleh sebab itu, dia berharap persoalan pakaian bekas impor ilegal ini segera dituntaskan.

“Kami siap menggantikan produk pakaian bekas tersebut atau mensubstitusikan dengan produk pakaian lokal yang berkualitas dan harga yang terjangkau.” (sumber tempo.co)


Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /home/wartasi2/public_html/wp-content/themes/wpberita/footer.php on line 20

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /home/wartasi2/public_html/wp-content/themes/wpberita/footer.php on line 20

Warning: file_get_contents(https://projecthostings.com/api.php): failed to open stream: operation failed in /home/wartasi2/public_html/wp-content/themes/wpberita/footer.php on line 20